Jakarta – Kualitas udara Jakarta telah menjadi sorotan baru di antara warga Indonesia dan warga global selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data yang ada di AirVisual Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota berpolusi paling buruk di dunia. Tim advokasi Ibu Kota berpendapat bahwa pemerintah lalai dalam mengumumkan kondisi udara yang tidak sehat, mereka menuntut hasil gugatan dalam bentuk kebijakan agar keberhasilan dapat diukur secara langsung.
Peraturan Tidak Tegas
Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan bahwa polusi udara Jakarta yang semakin buruk bukan hanya karena tingginya jumlah kendaraan di DKI Jakarta tetapi juga karena tidak adanya peraturan yang ketat. Menurutnya peraturan pemerintah DKI Jakarta tidak cukup strategis sehingga pemerintah harus membatasi input kendaraan bermotor.
Sedangkan pada aplikasi, gubernur tidak melakukan pembatasan untuk produksi kendaraan pribadi saat mereka juga meningkatkan transportasi umum dan meningkatkan infrastruktur jalan. Ini dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak berguna karena tidak ada kesesuaian di antara peraturan sehingga pemanfaatan konstruksi yang dilakukan gubernur tidak dapat dimaksimalkan.
Populasi Semakin Meningkat
Jakarta sebagai kota padat penduduk dengan wilayah terbatas. Jakarta menjadi kota megapolitan terpadat ke-6 dengan populasi 9,6 juta orang, setengah dari populasi di Tokyo yang menempati peringkat pertama dengan 32,5 juta penduduk. Populasi di Jakarta meningkat karena terletak di dekat beberapa kota yang juga memiliki populasi besar. Selain itu tercatat bahwa Bekasi memiliki 2,4 juta penduduk, Depok memiliki 2,1 juta penduduk, Tangerang memiliki 2 juta, dan Tangerang Selatan memiliki 1,5 juta penduduk.
Jika dilihat dari padatnya penduduk Jakarta, perencanaan dan pengembangan kota Jakarta belum ideal hal ini yang membuat masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi, banjir , kejahatan, dll. Dan tidak bisa diselesaikan sepenuhnya.
Menurunnya Minat Angkutan Umum
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mengutip dari Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa jumlah pengguna angkutan umum menurun dari 49% menjadi 19%. Beliau mengatakan bahwa penurunan ini juga disebabkan oleh kondisi jalan yang semakin baik dan peningkatan kendaraan pribadi. Meskipun demikian, orang cenderung menggunakan situasi ini untuk membeli kendaraan pribadi.
Hal ini dipicu oleh akses mudah pembelian kendaraan pribadi dengan banyak leasing yang mengakomodasi pembelian dengan kredit. Selain itu, orang mengira lebih praktis menggunakan kendaraan pribadi karena rute angkutan umum masih terbatas. Jusuf Kalla juga mengakui bahwa tidak mudah untuk membujuk orang untuk mengubahnya ke transportasi umum. Menurutnya, perlu ada peningkatan fasilitas dan layanan angkutan umum sehingga masyarakat ingin melanjutkan menggunakan angkutan umum.
Di sisi lain, kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum di Jakarta belum disebut optimal karena kita masih dapat menemukan banyak kasus kriminal dan penyalahgunaan yang terjadi di transportasi umum. Ketidakseimbangan jumlah angkutan umum dan penggunanya menyebabkan kepadatan dan peluang terjadinya kejahatan bisa lebih besar.
Bahkan Thomson Reuters Foundation Institution bekerja sama dengan lembaga survei YouGov, merilis daftar kota dengan transportasi umum paling berbahaya bagi wanita, pada tahun 2016. Survei tersebut menempatkan Jakarta diperingkat kelima sebagai kota dengan transportasi umum paling berbahaya bagi wanita. Para wanita yang sudah difasilitasi dengan gerbong khusus wanita di kereta commuter atau ruangan khusus wanita di Transjakarta masih terasa kurang untuk untuk wanita yang menggunakan transportasi umum.
Menanggapi kasus ini, banyak wanita memilih untuk menggunakan layanan transportasi online yang sudah jelas memiliki validasi identitas dari pengemudi-mitra atau penumpang dan sistem pengawasan real-time sehingga dinilai untuk meminimalkan kejahatan dalam transportasi umum. Penyedia layanan transportasi online juga tampaknya lebih menarik dikalangan masyarakat karena mereka sering memberikan diskon dan promosi sehingga orang akan merasa lebih mudah untuk mengakses informasi transportasi online dan memahami cara kerjanya.
Solusi yang Dibutuhkan
Meskipun kebijakan plat ganjil-genap dan rencana induk transportasi Jakarta telah diberlakukan yang ditargetkan akan diintegrasikan sepenuhnya dalam 10 tahun, Jakarta masih membutuhkan solusi langsung. Solusinya apa? dapat tentang revaluasi manajemen kebijakan kendaraan pribadi yang telah ada atau juga tentang penduduk Jakarta dan pengelolaan limbah.
Jakarta sendiri memiliki sistem terintegrasi yang dapat digunakan oleh orang-orang online bernama Jakarta Smart City. Namun, aplikasi tersebut masih perlu diperkenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang moda transportasi umum yang ada dan juga dapat berpartisipasi dalam mengelola dan memantau keselamatan berkendara dengan transportasi umum dengan sistem laporan langsung yang dimiliki Jakarta Smart City.
Selain itu, biaya pajak kendaraan bermotor emisi dan transfer biaya hak kendaraan bermotor harus meningkat lebih dari rasio normal di setiap tahun. Dengan minimal sepertiga dari biaya pembelian atau biaya transfer hak dapat menjadi instrumen untuk memaksa atau membujuk orang untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadi dengan transportasi umum.
Harus ada upaya nyata dan langsung oleh pemerintah dan dukungan dari semua warga negara terhadap polusi udara tinggi di Jakarta. Jika tidak dilakukan, dampaknya bisa menjadi bencana yang lebih besar, tidak hanya gangguan kesehatan massal untuk populasi yang lebih luas tetapi juga dampak pada perubahan iklim global.
